Sejarah

Jaman Kolonial setahun VOC menduduki Batavia (1620) Gubernur Jenderal VOC telah membentuk BAILLUW yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota. Pasca Raffles (1815) BAILLUW ini terus berkembang menjadi satu organisasi yang tersebar disetiap kepresidenan dengan dikendalikan  sepenuhnya oleh Residen dan asisten residen. Satuan baru lainnya yang disebut Bestuurpolitie atau Polisi Pamong Praja dibentuk dengan membantu Pemerintah kewedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

Selanjutnya menjelang akhir era colonial dalam ini pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepolisian mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara structural Satuan Kepolisian, Polisi Pamong Praja bercampur baur peran fungsi  dengan kemiliteran.

Era awal kemerdekaan setelah kemerdekaan Republik Indonesia  pembentukan Polisi Pamong Praja tidak secara serempak tetapi bertahan tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi Negara kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu yang pertama membentuk Polisi Pamong Praja adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama “ Detasemen Polisi Pamong Praja” dengan susunan formasi :

1 Pimpinan disebut Menteri Polisi ;

5 Agen  Polisi  ;

19    Pembantu   Agen  Polisi.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor : UR 32/2/21/tahun 1950; dengan susunan formasinya :

  • Menteri Polisi
  • 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja ;
  • 5 Pembantu Keamanan

Pada tahun 1960 dimulai pembentukan Polisi Pamong Praja diluar Jawa dan Madura berdasarkan peraturan menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 7 tahun 1960 tanggal 30 Nofember 1960 dengan Susunan formasi tiap-tiap Kecamatan sebanyak

Banyaknya : 1 orang Menteri Polisi Muda ; 5 Agen Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja pada saat itu pada dasarnya mempunyai tugas yang cukup luas yaitu Bidang Pemerintahan Umum terutama dalam pembinaan Ketentraman dan Ketertibandi Daerah. Disamping itu Polisi Pamong Praja  aktif juga membantu usaha-usaha konsolidasi dan stabilisasi territorial pada daerah-daerah yang baru diamankan oleh Angkatan Perang. Nama Polisi Pamong Praja sendiri dalam sejarah keberadaannya telah berkali-kali berganti nama yaitu :

  1. Tahun 1948 untuk  Daerah Istimewa Yogyakarta disebut “ Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kaponeon” kemudian pada tahun yang sama diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja ;
  2. Menurut Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor : 32/2/20 dan no.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara Nasional disebut Kesatuan Polisi Pamong Praja;
  3. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Pagar Baya dengan Peraturan menteri Pemerintah Umum dan otonomi Daerah Nomor 10 tahun 1962 ;
  4. Tahun 1963 berganti nama menjadi Kesatuan Pagar praja dengan Peraturan Menteri pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 1 tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963 ;
  5. Menurut Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974 disebut Polisi pamong Praja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo yang dibentuk  dengan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo yang terdiri dari :

–                      Kepala ;

–                      Sub Bagian Tata Usaha

–                      Seksi Perlindungan Masyarakat

–                      Seksi Pemadam Kebakaran

–                      Seksi Pengerahan dan Pengendalian

–                      Seksi Ketertiban Umum

Menurut Peraturan pemerintah Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo  dengan susunan organisasi sebagai berikut :

  • Kepala
  • Sub Bagian tata Usaha
  • Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  • Seksi Penegakkan dan Penindakan Peraturan Daerah
  • Seksi Pengendalian dan Pengamanan
  • Kelompok Jabatan Fungsional

Dan mengalami perubahan berdasarakan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP Kota Gorontalo adalah lembaga yang merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintahan di daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh bidang-bidang dan seksi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s