Renstra

BAB  I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang berdasarkan PP 03 tahun 2006 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur mengenai :
a.    Kedudukan, tugas dan fungsi
b.    Wewenang, hak dan kewajiban
c.    Susunan organisasi
d.    Eselonering
e.    Pengangkatan dan pemberhentian
Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Satuan Polisi Pamong Praja ikut serta dalam sistim perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
Penyusunan RENSTRA-SKPD merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah, dimana Renstra SKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan dari setiap SKPD. Renstra-SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana kerja dari Tahun 2003 – 2008 yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD.

B.    Maksud dan Tujuan
Maksud  :
1.    Untuk mengintegrasikan Program-program Pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan Program lima tahunan dan satu tahunan SKPD
2.    Menjamin konsistensi Perencanaan dan Komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
Tujuan  :
1.    Untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lima tahun kedepan
2.    Menjadi tolak ukur bagi pengukuran dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah.

C.    Landasan Penyusunan
Landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu :
    Undang-Undang No. 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo.
    Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
    Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400).
    Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
    Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
    Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).
    Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
    Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
    Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002 tentang RTRW Kota Gorontalo
D .Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya
Dokumen perencanaan pembangunan yang disiapkan oleh daerah merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya mulai tingkat kebijakan, rencana kerja (RENJA) dan pengaanggaran.

Setiap dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut  :
a.    Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) berfungsi sebagai berikut  :
•    Pedoman penyusunan visi, misi dan program prioritas para calon kepala daerah
•    Pedoman dalam penyusunan RPJM daerah
b.    Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah berfungsi sebagai berikut  :
•    Pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rencangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD
•    Bahan utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
•    Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja kepala daerah
c.    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai berikut  :
•    Pedoman penyempurnaan rancangan kerja SKPD
•    Pedoman penyusunan RAPBD
d.    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan palafon anggaran.
Berdasarkan uraian diatas penyususnan dokumen perencanaan daerah adalah sebagai berikut  :

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.    Kantor Satpol – PP Kota Gorontalo mempunyai tugas :
Membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota di bidang pamong praja dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang diterapkan.

2.    Dalam melaksanakan tugas Satpol – PP menyelenggarakan fungsi :
a.    Mempersiapkan, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan tugas Satpol – PP yang diserahkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b.    Mempersiapkan, menyiapkan potensi Linmas dalam bentuk kesatuan organisasi  untuk membantu menanggulangi / mengatasi akibat bencana alam menurut tingkat swakarya.
c.    Melaksanakan tugas pembinaan dalam rangka memantapkan kesadaran tentang hal-hal kewajiban untuk memulihkan keamanan ketertiban melalui sistem swakarya.
d.    Merumuskan kebijakan pelaksanaan SDM di bidang Linmas melalui diklat sesuai ketentuan yang berlaku.
e.    Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Satpol – PP secara berkala.
f.    Mengerahkan dan mengendalikan anggota Satpol – PP guna menanggulangi segala bentuk bencana.
g.    Mengadakan komunikasi, koordinasi dengan Instansi lain di bidang tugas ketentraman, ketertiban untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
h.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai kebijakan.

BAB III
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum

Pembentukan Kantor Satpol PP Kota Gorontalo tertuang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Pusat,Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo,Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo

Susunan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Gorontalo :
I.    1.    Kepala Kantor Satpol PP Kota Gorontalo Mempunyai Tugas :
Melaksanakan Sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang ketentraman, ketertiban, penegakan dan penindakan perda serta pengawalan berdasarkan peraturan perundang-undangan  sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.    Dalam melalsanakan tugas Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Fungsi :
a.     Merencanakan Program kegiatan dibidang  ketentraman, ketertiban, penegakan dan penegakan dan penindakan perda dan keputusan kepala daerah sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
b.        Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan penindakan perda /  keputusan kepala daerah berdasarkan pedoman untuk menjadi dasar pelaksanaan tugas.
c.    Mengorganisir penyelengaraan ketertiban, penegakan dan penindakan perda / Keputusan Kepala Daerah melalui prosedur tetap untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
d.    Mengendalikan Pelaksanaan ketertiban umum, penegakan dan penindakan perda / keputusan kepala daerah secara terpadu untuk kelancaran tugas.
e.    Mengarahkan pelaksanaan kegiatan ketertiban umum, penegakan dan penindakan perda / keputusan kepala daerah sesuai program ketentuan yang berlaku untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
F    .Membina pelaksanaan tugas baik interen maupun eksteren untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
G    .Memberikan motivasi kepada masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan untuk peningkatan kesadaran hokum.
h.    Mendistribusikan tugas ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan penindakan, serta pengamanan dan pengawalan sesuai job untuk pelaksanaan tugas unit.
i.    Mengawasi pelaksanaan tugas, baik interen dan eksteren secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan unit
j.    Menevaluasi seluruh kegiatan unit melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
k.    Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat
l.    Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evalusi
m.    Melakukan tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

II.    1.    Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai  Tugas :
Melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan, perencanaan, kepegawaian, Umum dan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2.    Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a.    Menyusun program unit berdasarkan pedoman sebagai acuan pelaksanaan tugas
b.    Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dibdang ketatausahaan berdasrkan pedoman untuk peningkatan pelayanan
c.    Melaksanakan tugas dibidang kepegawaian berdasarkan petunjuk untuk tertibya penataan administrasi kepegawaian
d.    Melaksanakan utgas pengelolaan perlengkapan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit
e.    Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan Rencana Anggaran Satuan Kerja / Dokumen Anggaran Satua Kerja untuk tertibnya administrsi keuangan
f.    Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk
g.    Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala seksi melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat
h.    Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
i.    Melaksanakan tugas  lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan
III.    1.    Kepala seksi Ketentraman dan ketertiban umum
Melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya supremasi hokum
2.    Dalam melaksanakan tugas kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :
a.    Menghimpun kebijakan teknis dibidng ketentramanan dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
b.    Mengumpul data permasaalahan sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan situasi keamanan / ketertiban
c.    Mengolah data permasaalahan sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah permasaalahan yang terjadi di Wilayah hokum Kota Gorontalo
d.    Menyusun rencana kegiatan di bidang ketentramanan dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
e.    Melakukan sosialisasi kantibmas melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
f.    Melaksanakan tugas pengendalian keamanan dan ketertiban umum melalui operasi penertiban untuk terciptanya kantibmas
g.    Melakukan monitoring daerah rawan konflik, secara kontinyu, langsung atau tidak langsung untuk mengetahui situasi kantibmas
h.    Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan atsan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas
i.    Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas  dengan para kepala seksi / Subbag melalui rapat / pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam pelaksaaan tugas
j.    Menyusun hasil lapoan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
k.    Melaksanakan tugas / lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan
IV.    1.    Kepala seksi Penegakan dan Penindakan Peraturan Daerah Mempunyai Tugas :
Melaksanakan tugas di bidang penegakan dan penindakan Peraturan Daerah berdasrkan peraturan perundang-undangan sebagi dasar pelaksanaan tugas
2.    Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Penegakan dan Penindakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a.    Menghimpun seluruh Peraturan Daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
b.    Mengumpul data Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah sesuai jenis untuk mengetahui jumlah pelanggran
c.    Mengelola data pelanggran Peraturan Daerah sesuai jenis dan tingkatannya sebagai bahan tindak lanjut
d.    Menyusun rencana kegiatan penegakan dan penindakan pelanggran Peraturan Daerah sesuai kebutuhan untuk menjai program unit
e.    Melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah secara kontinyu untuk tertibnya penerapannya
f.    Memproses terhadap pelanggran Peraturan Daerah melalui penylidikan sebagai bahan tindak lanjut
g.    Mengajukan hasil penyelidikan pelanggran Peraturan Daerah sesuai prosedur sebagai bahan penegakan dan penindakan sesuai hokum yang berlaku
h.    Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan /  tertulis untuk beroleh petujuk lebih lanjut
i.    Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Seksi / Subbag melalui rapa / pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas
j.    Menyusun laporan hasil pelaksanaan secara berkala sebagai bahan evaluasi
k.    Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan
V.    1.    Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas :
Melaksanakan tugas pengendalian dan pengamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas
2.    Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi Pengendalian dan pengamanan menyelenggarakan fungsi :
a.    Menghimpun kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pengamanan sesuai juklak / juknis sebagai dasar pelaksanaan tugas
b.    Menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengamanan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit
c.    Melakukan pengendalian terhadap pimpinan daerah sesuai jadwal untuk keselamatan pimpinan daerah
d.    Melakukan pengendalian dan pengamanan kegiatan pimpinan daerah secara terpadu untuk tertibnya kegiatan kepala daerah
e.    Melaksanakan pengendalian dan pengamanan pimpinan dan tamu daerah secara terpadu untuk menghindari terjadinya gangguan
f.    Melakukan pengendalian kegiatan-kegiatan kepala daerah sesuai kebutuhan untuk tertibnya jalannya acara kegiatan kepala daerah
g.    Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lian /  tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut
h.    Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala  seksi / subbag melalui rapat / pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas
i.    Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
j.    Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan
VI.    1.    Kelompok jabatan fungsional
1.    Bidang kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus bidang keahlian dan kebutuhan
2.    Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya
3.    Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja
4.    Pengangkatan dan pemberhentian tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

B.    Isu Strategi dan Permasalahan
1.    Koordinasi internal antara seksi maupun masyarakat dan unit kerja.
2.    Sosialisasi tentang perda-perda terhadap masyarakat perlu ditingkatkan.
3.    Pendidikan dan pelatihan formal serta pengetahuan aparat tentang perda-perda ditingkatkan.
4.    Kualitas dan kuantitas aparat perlu diberdayakan dan dimaksimalkan sehingga menghasilkan kinerja yang baik.
5.    Berupaya menjadi contoh dalam rangka menegakkan peraturan daerah.

C.    Analisis SWOT :
1.    Kekuatan ( Strenght )
a.    Sruktur organisasi yang diatur dalam peraturan daerah nomor . 3  Tahun 2006
b.    Kwalitas dan kwantitas aparat yang lebih dari cukup
c.    Meningkatnya kwalitas penerapan hukum dan berbagai peraturan sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dan rasa aman bagi kehidupan masyarakat
d.    Aparat memiliki etos kerja yang tinggi
e.    Tersedianya peralatan dan fasilitas pendukung kegiatan pengamanan
f.    Adanya rasa kebersamaan dan satu garis komando
2.    Kelemahan
a.    Adanya sebahagian aparat yang kurang memilki kapabilitas dalam kegiatan operasional
b.    Kuarangnya pengetahuan, pemahaman perda-perda yang berhubungan dengan tupoksi Satpol PP
c.    Belum Optimalnya koordinasi internal antara seksi-seksi maupun dengan masyarakat
3.    Peluang
a.    Adanya kesempatan untuk melakukan pelatihan / pendidikan bagi aparat, terutama bagi penyidik PNS
b.    Masih minimnya PPNS di kota Gorontalo
c.    Makin terbukanya kesempatan bagi staf untuk mengembangkan ilmu iptek dan  sistim informasi
4.    Tantangan
a.    Adanya jabatan fungsional pada Kantor satpol PP
b.    Untuk kedepannya Satpol PP di perhadapkan dengan kondisi kota yang semakin berkembang dan maju
c.    Masih adanya masyarakat yang komplain terhadap penerapan perda yang belum maksimal
d.    Mengantisipasi munculnya isu SARA

BAB  IV
VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI
KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A.    Visi dan misi Pemerintah Kota Gorontalo ( RPJMD )

Berdasarkan kondisi daerah saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki daerah, maka visi pembangunan Kota Gorontalo tahun 2008-2027 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat  yang Berkualitas, Maju, Dan Sejahtera  ”
Visi ini mengandung makna bahwa dalam periode waktu 20 tahun kedepan Kota Gorontalo diharapkan masyarakatnya Berkualitas, maju dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi..
Karena sifat dasar dari Visi  ini harus terukur serta realistis maka hal ini dapat diterjemahkan sebagai berikut ;
Masyarakat yang berkualitas adalah capaian yang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni semakin tingginya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan, ketaatan terhadap aturan hukum, tingkat partisipasi terhadap pembangunan lebih tinggi, serta semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur  yang  bersumber dari agama dan budaya lokal.
Masyarakat yang maju adalah ; Memiliki penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ,Profesionalisme dalam bekerja dan semakin ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur kota yang lebih memadai..
Masyarakat yang sejahtera adalah ; Memiliki kondisi kehidupan ekonomi  dan sosial yang lebih aman dan terjamin dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan merata.
Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, penjabarannya ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:
1.    Meningkatkan pendidikan masyarakat
Misi ini bermaksud meningkatkan pendidikan masyarakat Kota Gorontalo baik secara formal maupun non formal. Secara formal dilakukan melalui peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, revitalisasi pendidikan dan peningkatan efisiensi manajemen pendidikan yang bertujuan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya lokal..Secara non formal dilakukan dengan mendorong peran partisipasi masyarakat dalam penyediaan lembaga yang bergerak dibidang pengembangan skill..
2.    Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Misi ini bermaksud meningkatkan kulitas kesehatan masyarakat Kota Gorontalo yang akan  didorong melalui upaya pengembangan cakupan layanan kesehatan, peningkatan perilaku hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan sumber daya kesehatan sehingga pada gilirannya dapat melahirkan sumber daya manusia  yang sehat jasmani dan rohani.
3.    Meningkatkan pendapatan masyarakat
Misi ini bermaksud meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan  aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih produktif melalui berbagai lapangan usaha, menyediakan infrastruktur perekonomian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat menjamin terpenuhinya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4.    Mewujudkan penataan ruang perkotaan yang berwawasan lingkungan
Misi ini bermaksud meningkatkan dan mengembangkan wilayah perkotaan sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan multi jasa dalam suatu sistem pembangunan perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.
5.    Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
Misi ini bermaksud mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur yang profesional dibarengi dengan penataan sistem pemerintahan yang lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

B.    Visi, Misi, Sasaran,Arah Kebijakan dan Program Strategis unit kerja (SKPD) Dalam rangka mencapai visi dan  misi daerah
Untuk menunjang pencapaian visi misi Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2008 – 20013 dan program-program pembangunan daerah secara keseluruhan, maka Satpol – PP sebagai salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah menetapkan Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam Renstra Satpol sebagai berikut :
Visi  :
Terwujudnya Satpol – PP sebagai lembaga pemerintah yang profesional dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Kota Gorontalo.
Misi  :
1.    Mewujudkan kewaspadaan dalam konteks pembangunan.
2.    Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang strategis, partisipasif, Transparan dan akuntabel.
Penjelasan :
–  Satpol – PP     :    Satuan Polisi Pamong Praja.
–  Propesional    :    Memiliki kemampuan dan keterampila di bidang Pamong Praja  dan perlindungan masyarakat.
–  Partisipatif    :    Menerima pendapat dan saran-saran dari atasan maupun dari elemen masyarakat.
–  Transparan    :    Bersifat terbuka, dapat dipahami dan dimotori / diawasi.
–  Akuntabel    :    Dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dan terukur.

Tujuan Organisasi Satpol – PP Kota Gorontalo
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dalam aktifitasnya bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban daerah.

Sasaran Organisasi Satpol – PP Kota Gorontalo
1.    Meningkatkan kewaspadaan dan partisipatif seluruh masyarakat Gorontalo dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2.    Terciptanya keamanan dan ketertiban dipasar-pasar mingguan
3.    Terciptanya suasana yang aman dan tertib dilingkungan pedagang kaki lima.
4.    Terciptanya potensi perlindungan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban serta bencana alam.

Strategi Organisasi
Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka strategi yang di tempuh adalah :
1.    Menjaga dan memelihara rasa kebersamaan dilingkungan pegawai Kantor Satpol PP Kota Gorontalo
2.    Mengoptimalkan koordianasi yang baik dan konsolidasi antar kepala seksi, staf dan aparat serta masyarakat dengan Kepala Kantor Satpol PP Kota Gorontalo
3.    Memberikan pemahaman kepada aparat Satpol PP berdasarkan Tupoksi masing-masing

Arah Kebijakan
1.    Mensosialisasikan perda-perda yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban derah
2.    Memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang tata ruang pasar
3.    Mengajak seluruh pedagang kaki lima supaya tetap memelihara ketertiban disekitar pertokoan demi keindahan tata ruang kota

Program dan Kegiatan
1.    Program pelayanan administrasi perkantoran
–    Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
–    Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas operasional
–    Penyediaan jasa kebersihan kantor
–    Penyediaan alat tulis kantor
–    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
–    Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
–    Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor
–    Penyediaan makan dan minum
–    Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2.    Program peningkatan disiplin aparatur
–    Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
–    Pengadaan pakaian kerja lapangan
3.    Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
–    Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4.    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
–    Pembangunan gedung kantor
–    Pengadaan kendaraan  dinas operasional
–    Pengadaan perlengkapan gedung kantor
–    Pengadaan peralatan gedung kantor
–    Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
–    Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
–    Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
–    Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
5.    Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
–    Pengendalian kebisingan dari gangguan kegiatan masyarakat
–    Pengendalian keamanan lingkungan

KEBIJAKAN STRATEGIS
1.    Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
–    Pengendalian kebisingan dan gngguan dari kegiatan masyarakat
–    Tambahan  Insentif  Petugas Lapangan
–    Pengendalian Keamanan Lingkungan
–    Tambahan  Insentif  Petugas Lapangan

BAB  V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
TAHUN 2008-2013

1.    Program pelayanan administrasi perkantoran
–    Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
–    Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas operasional
–    Penyediaan jasa kebersihan kantor
–    Penyediaan alat tulis kantor
–    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
–    Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
–    Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor
–    Penyediaan makan dan minum
–    Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2.    Program peningkatan disiplin aparatur
-Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
-Pengadaan pakaian kerja lapangan
3.    Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
–    Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4.    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
–    Pengadaan perlengkapan gedung kantor
–    Pengadaan peralatan gedung kantor
–    Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
–    Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
–    Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
–    Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
5.    Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
–    Pengendalian kebisingan dari gangguan kegiatan masyarakat
–    Pengendalian keamanan lingkungan

BAB  IV
PENUTUP

Rencana Kerja Satpol Kota Gorontalo Tahun 2006 berisi visi, misi dan program dan kegiatan Satpol Kota dan yang mengacu serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2009. merupakan bahan dalam penyusunan RKPD. RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana kedua dokumen ini akan menjadi bahan dasar dalam rangka penyusunan rancangan (APBD) tahun 2009.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi, tergantung pada peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan.

Semakin terarah dan terukurnya program dan kegiatan pembangunan membutuhkan komitmen seluruh stakeholder khususnya SKPD Kota Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hal ini merupakan faktor penting bagi pencapaian keberhasilan pembangunan.

KEPALA KANTOR SATPOL – PP
KOTA GORONTALO

DRS. ISKANDAR MOERAD
Nip.  010 244 000

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s